KOLABORASI DAN INTEGRASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM MENDUKUNG KOTA SEMARANG

Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu kota besar di Indonesia juga memiliki permasalahan yang terkait permukiman kumuh. Kondisi tersebut pastinya disebabkan tinginya angka penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan wilayah kota semakin padat dan sempit yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan perkotaan dan rumah tinggal. Salah satu dampak dari tingginya jumlah penduduk ialah terciptanya perumahan dan pemukiman kumuh. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Disperkim mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan dalam hal ini didefinisikan sebagai pencapaian hasil akhir yang tidak sesuai dengan perencanaan, yang disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada maupun faktor kelemahan yang belum dapat teratasi. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, khususnya pada Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman antara lain : Masih tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya di kawasan permukiman kumuh.
Kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang hingga saat ini masih ada dan membutuhkan penanganan secara lebih efektif, khususnya pada rumah tidak layak huni yang masih dihuni oleh masyarakat. Penanganan lingkungan kumuh yang dilaksanakan di seluruh kecamatan Kota Semarang di tahun 2020 telah menyisakan luas 79,60 Ha dari total luasan kumuh menurut SK Walikota No. : 050/275/2021 seluas 415,83 Hektar, sedangkan hasil capaian sampai dengan tahun 2020 masih ada sekitar 0,21% atau 99,79?ri target sebesar 0?n telah menangani 7,81 Ha permukiman kumuh di Kota Semarang.
Salah satu Program kegiatan yang menangani permukiman kumuh adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kota Semarang yang disisi lain kegiatan Rehabilitasi RTLH juga dilaksanakan untuk menunjang kegiatan yang responsive gender, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni dengan memprioritaskan kepemilikan rumah dengan kepala keluarga perempuan. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan renovasi dan pembenahan rumah tidak layak huni secara berkala, tetapi hingga tahun 2025 ini masih adanya data rumah tidak layak huni yang ada di Kota Semarang. Hal tersebut yang masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan kawasan permukiman yang bebas dari kumuh.
Hasil analisis dengan menggunakan metode ASTRID terpilih Isu Strategis yang harus diselesaikan dengan skor tertinggi yaitu Masih tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya di kawasan permukiman kumuh. Hasil analisis Isu Strategis Prioritas dengan menggunakan The Star Model dapat disimpulkan bahwa permasalahah utama (isu strategis prioritas) adalah: Tugas / Strategi, yaitu kurang efektifnya strategi dalam penangaan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh. Adapun keterkaitan isu yang paling perlu diintervensi dengan kondisi setiap kategori akan memunculkan beberapa gagasan inovasi perubahan antara lain:
1.    Pengembangan strategi kolaborasi bersama CSR, Baznas dan Stakeholder terkait dalam penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang lebih efektif melalui MoU Kerjasama
2.    Melakukan komunikasi secara intensif kepada stakeholder berkepentingan dalam penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh
3.    Melakukan penyusunan SOP yang efektif dalam penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh
4.    Penambahan sarana dan fasilitas pendukung dalam penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh
5.    Pengembangan kualitas kompetensi SDM dalam penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh
Sesuai dengan penjabaran visi-misi Pemerintah Kota Semarang, tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Pemakaman, pelaksanaan aksi perubahan ini menyangkut Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagai bentuk dari permasalahan masih tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya di kawasan permukiman kumuh. Pelaksanaan aksi perubahan ini dilakukan dengan judul “KIPRAH KOTAKU” Kolaborasi dan Integrasi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mendukung Kota Semarang Tanpa Kumuh.