SILAPOS (SISTEM LAPOR PENGHUNI KOS)

1. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

              Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

              Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Kos.

              Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

1. PERMASALAHAN

Setiap wilayah pasti selalu identik dengan rumah kos yang disediakan untuk pelajar maupun pegawai. Semakin menjamurnya usaha rumah kos juga berdampak pada keamanan serta ketertiban di suatu wilayah. Bertambahnya jumlah rumah kos bertambah pula jumlah penghuninya, keberadaan penghuni kos inilah yang kadang kurang terdata oleh pihak kelurahan maupun kecamatan setempat sehingga kesulitan apabila terjadi tindak kriminalitas maupun kasus pencurian. Hal ini lah yang perlu dicarikan solusi bagaimana keberadaan rumah kos dan warga kos nya bisa terdata dalam Kelurahan maupun Kecamatan setempat.

1. ISU STRATEGI

ISU TRATEGIS merupakan permaslahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan periode tahun 2020-2025. Dalam rangka mewujudkan Visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera di atas, dijabarkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. 1. 1. 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas;
         2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik;
         3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan;
         4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.
2. METODE PEMBARUAN
   1. 1. 1. 1. 1. 1. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan “SI LAPOS” (Sistem Lapor Penghuni Kos) Untuk Mewujudkan Tertib Penghuni Kos Di Kecamatan Tugu Kota Semarang”, telah terlaksana sesuai dengan rancangan.
3. Dengan adanya aksi perubahan “SI LAPOS” (Sistem Lapor Penghuni Kos) Untuk Mewujudkan Tertib Penghuni Kos Di Kecamatan Tugu Kota Semarang”, diharapkan dapat meningkatkan ketertiban penghuni kos di wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang.
4. Pelaksanaan aksi perubahan ini telah terlaksana sesuai dengan tujuan awal yaitu dapat menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan Tugu serta berdampak pada pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
5. Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini tidak lepas dari dukungan dari stakeholder internal dan eksternal

1. KEUNGGULAN
   1. 1. 1. Pengembangan Sistem Lapor Penghuni Kos dapat menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan Tugu serta berdampak pada pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
         2. Diharapkan melanjutkan ke kegiatan jangka menengah dan jangka panjang beserta monitoringnya.
         3. Diharapkan meskipun proyek perubahan sudah selesai dilaksanakan agar tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder baik pemerintah maupun stakeholder non pemerintah.
         4. Diharapkan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna penyempurnaan proyek perubahan yang telah dilaksanakan.

1. TAHAPAN

1. TAHAPAN INOVASI / PENGGUNAAN PRODUK